PASAR TRADISIONAL DI TENGAH PERSAINGAN USAHA PASAR RETAIL MODERN

Indonesia merupakan salah satu negara yang dituntut siap untuk memasuki era persaingan global. Era ini memiliki konsekuensi tidak ada batasan bagi setiap individu untuk mengembangkan bisnisnya, baik dalam lingkup kecil, menengah maupun besar. Dengan perkembangan iklim persaingan global, mengakibatkan usaha-usaha kecil kalah bersaing dengan usaha besar di dunia bisnis, termasuk pula dalam sektor perdagangan.

Pasar tradisional sebagai tempat terjadinya kegiatan ekonomi, yang mempertemukan penjual dalam memasarkan barang dagangannya dan pembeli yang ingin memenuhi kebutuhannya sehari-hari, juga dituntut untuk siap menghadapi persaingan usaha yang cukup berat. Munculnya pertokoan retail modern yang saling bersaing, dinilai oleh beberapa kalangan telah menyudutkan keberadaan pasar tradisional.

Penilaian tersebut bukannya tanpa dasar yang kuat. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat studi AC. Nielsen, bahwa pasar modern di Indonesia tumbuh 31,4% per tahun, sedangkan pasar tradisional menyusut 8% per tahun. Rasio keinginan masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional juga cenderung menurun, dari 65% di tahun 1999 menjadi 53% di tahun 2004. Sedangkan retail modern awalnya hanya 35% pada tahun 1999 menjadi 47% di tahun 2004, sehingga omzet para pedagang pasar tradisional turun dan omzet retail modern melambung tinggi.[1]

Pesatnya pembangunan pasar modern dirasakan oleh banyak pihak berdampak terhadap keberadaan pasar tradisional. Di satu sisi, pasar modern dikelola secara profesional dengan berbagai fasilitas yang serba menarik. Di sisi lain, pasar tradisional masih berkutat dengan permasalahan internal seputar pengelolaan yang kurang profesional dan kekurangnyamanan ketika berbelanja. Jika pasar tradisional tidak bersiap diri menghadapi persaingan usaha dengan pasar retail modern, maka ribuan bahkan jutaan pedagang kecil akan kehilangan mata pencahariannya. Pasar tradisional mungkin akan tenggelam seiring dengan perkembangan persaingan usaha dunia retail saat ini yang didominasi oleh pasar modern.

Kehadiran pasar retail modern memang memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keberlangsungan pasar tradisional. Meskipun demikian, argumen yang mengatakan bahwa kehadiran pasar retail modern merupakan penyebab utama tersingkirnya pasar tradisional tidak sepenuhnya benar. Hampir seluruh pasar tradisional di Indonesia masih bergelut dengan masalah internal pasar seperti buruknya manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim, pasar tradisional sebagai sapi perah untuk penerimaan retribusi, menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) yang mengurangi pelanggan pedagang pasar, dan minimnya bantuan permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional. Keadaan ini secara tidak langsung menguntungkan pasar modern.[2]

Berbeda dengan pasar tradisional, pasar retail modern justru menampilkan beberapa strategi harga dan nonharga dalam menghadapi persaingan usaha guna menarik pembeli. Mereka melakukan strategi harga seperti strategi limit harga, strategi pemangsaan lewat pemangkasan harga (predatory pricing), adanya diskon bagi pemegang member card dan diskriminasi harga antar waktu (inter-temporal price discrimination) seperti diskon harga pada akhir pekan atau pada momen tertentu.

Strategi nonharga yang diterapkan oleh pasar retail tradisional diantaranya adalah strategi dalam bentuk iklan, hadiah, membuka gerai lebih lama, bundling (pembelian secara gabungan), dan parkir gratis. Selain itu, tempat yang nyaman, fasilitas yang lengkap dan penataan barang yang baik juga menjadi kelebihan tersendiri yang dimiliki oleh pasar retail modern.

Menjamurnya pasar retail modern memang seperti buah simalakama dalam perekonomian suatu daerah. Beberapa kalangan memandang positif bahwa makin meluasnya pendirian pasar modern di Indonesia, semakin baik bagi pertumbuhan ekonomi serta iklim persaingan usaha. Sementara itu, kalangan lain berpendapat negatif bahwa di era globalisasi pasar tradisional telah menjadi korban dari kompetisi sengit antara sesama pasar modern, baik lokal maupun asing. Pasar tradisional di beberapa tempat kehilangan pelanggan akibat praktik usaha yang dilakukan oleh minimarket, supermarket, hypermarket atau mall.

Persaingan antara pasar tradisional dengan pasar retail modern, serta persaingan antara pasar retail modern dengan pasar retail modern lainnya memang tidak bisa dihindari. Membanjirnya pasar retail modern di perkotaan dan pedesaan tidak bisa dibendung. Hal yang dapat diupayakan adalah bersiap menghadapinya dan antisipasi agar pasar tradisional tidak tergerus oleh pasar retail modern di tengah persaingan usaha yang bersifat global.

Pengaruh Persaingan Usaha Pasar Retail Modern Bagi Keberlangsungan Pasar Tradisional

Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Menurut ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatannya bukan tempatnya. Ciri khas sebuah pasar adalah adanya kegiatan transaksi atau jual beli. Para konsumen datang ke pasar untuk berbelanja dengan membawa uang untuk membayar harganya.[3]

Pasar merupakan mata rantai yang menghubungkan produsen dan konsumen, ajang pertemuan antara penjual dan pembeli, antara dunia usaha dan masyarakat konsumen. Pasar memainkan peranan yang amat penting dalam perekonomian modern, karena harga-harga terbentuk di pasar. Menurut Subroto dan Daru Wahyuni, pasar merupakan tempat terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran, dimana transaksi jual beli terjadi setelah ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran.[4]

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan ditandai dengan ada proses tawar-menawar. Dilihat dari segi bangunan, pasar tradisional biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar. Pada umumnya pasar tradisional banyak menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain-lain.

Sejatinya pasar tradisional merupakan salah satu motor penggerak dinamika perekonomian suatu daerah. Hal ini nampak jelas bila melihat kegiatan yang ada pada pasar tradisional, seperti kegiatan perdagangan yang tidak bisa terlepas dari kegiatan sehari-hari manusia. Pasar tradisional menawarkan berbagai jenis perniagaan dari sayur-sayuran yang langsung berasal dari petani hingga barang produksi pabrik. Semakin besar pasar tradisional, maka semakin menghidupkan tingkat perekonomian penduduk di sekitarnya.

Keberadaan pasar tradisional sudah menjadi bagian yang tidak terlepaskan dalam kehidupan masyarakat. Namun pada perkembangannya, semakin besar dan bervariatif latar belakang penduduk, maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan akan pasar, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sayangnya seringkali pasar tradisional seolah tidak mengerti akan adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki kenyamanan dan keamanan dalam berbelanja. Hal ini diperparah dengan kondisi pasar tradisional yang tidak tertata dengan rapi, misalnya banyak terdapat pasar tumpah yang menjalar di sekeliling pasar, pengemis dan gelandangan yang menghiasi wajah pasar, sisa-sisa makanan dan barang dagangan hingga tumpukan sampah yang menghadirkan bau tidak sedap.

Keadaan pasar tradisional yang tidak sejalan dengan tuntutan masyarakat mampu ditangkap dengan baik oleh pasar retail modern, sehingga mereka mulai bermunculan menghadirkan alternatif tempat belanja yang bersih, rapi dan nyaman. Keberadaan pasar retail modern yang ‘berpenampilan menarik’ sebagai suatu hal yang baru perlahan mampu mempengaruhi pola perilaku pembelian konsumen, di mana konsumen dulunya hanya berbelanja di pasar tradisional kini berpindah ke pasar swalayan.

Pertumbuhan jumlah pasar retail modern yang semakin pesat membuat persaingan usaha di bidang perdagangan semakin ketat. Bagi pedagang yang tidak siap menghadapi persaingan usaha dengan menggunakan berbagai strategi pemasaran yang menarik dan manajemen yang baik, maka mereka akan tertindas atau kalah dalam persaingan usaha. Padahal dalam sistem ekonomi pasar, aktivitas produsen dan konsumen tidak direncanakan oleh sebuah lembaga sentral, melainkan secara individual oleh pelaku ekonomi. Persainganlah yang bertindak sebagai tangan-tangan tidak terlihat yang mengkoordinasikan rencana masing-masing. Sistem persaingan yang terbentuk dapat membuat produksi dan konsumsi, serta alokasi sumber daya alam, sumber daya manusia dan modal menjadi lebih efisien.[5]

Persaingan usaha perdagangan antara pasar tradisional dan pasar retail modern memaksa mereka untuk mengadakan perbaikan terhadap variabel yang mempengaruhi persepsi konsumen untuk berbelanja. Beberapa variabel yang harus dibenahi adalah faktor kenyamanan, keamanan, harga barang, ragam barang, kualitas barang, kemudahan pencapaian dan keramahan pelayanan. Jika pasar tradisional mampu mengikuti variabel-veriabel tersebut, sebagaimana telah mampu dilakukan oleh pasar retail modern, maka eksistensi pasar tradisional akan tetap bertahan. Sebaliknya, jika pasar tradisional tidak bersedia memenuhi variabel-variabel yang dikehendaki oleh konsumen, maka perlahan konsumen akan meninggalkan pasar tradisional dan beralih ke pasar modern.

Penyebab utama kalah bersaingnya pasar tradisional dengan pasar retail modern adalah lemahnya manajemen dan buruknya infrastruktur pasar tradisional, bukan semata-mata karena keberadaan pasar retail modern. Pasar retail modern sebenarnya hanya mengambil keuntungan dari kondisi buruk yang ada pada pasar tradisional. Persoalan infrastruktur yang hingga kini masih menjadi masalah serius bagi pasar tradisional adalah bangunan dua lantai yang kurang populer di kalangan pembeli, kebersihan dan tempat pembuangan sampah yang kurang terpelihara, kurangnya lahan parkir, dan buruknya sirkulasi udara. Belum lagi ditambah semakin menjamurnya pedagang kaki lima yang merugikan pedagang yang berjualan di dalam pasar di mana mereka harus membayar penuh sewa dan retribusi.

Alasan yang sering keluar dari konsumen ketika menjawab pertanyaan mengapa mereka memilih pasar retail modern, adalah karena praktis dan nyaman. Hal ini yang tentunya perlu menjadi perhatian pasar tradisional, di mana mereka seharusnya mengkondisikan pasar sebagai tempat yang nyaman, aman dan menyenangkan untuk berbelanja.

Ada beberapa strategi pasar retail modern yang semakin meraih hati konsumen, seperti fasilitas belanja yang nyaman dan menarik, diskon, hadiah dan beberapa promosi lainnya. Di antara strategi yang patut diperhatikan adalah adanya penerapan harga di bawah biaya marginal (predatory price) untuk jenis barang tertentu. Strategi menetapkan harga di bawah biaya marginal sebenarnya merupakan kegiatan yang dilarang karena akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Penetapan harga di bawah biaya marginal di satu sisi akan menguntungkan konsumen dalam jangka pendek, tetapi di sisi lain akan sangat merugikan pesaing. Strategi yang tidak sehat ini pada umumnya beralasan bahwa harga yang ditawarkan merupakan hasil kinerja peningkatan efisiensi perusahaan. Oleh karena itu, hal ini tidak akan terdeteksi sampai pesaing dapat mengukur dengan tepat berapa harga terendah yang sesungguhnya dapat ditawarkan pada konsumen. Pihak yang menerapkan strategi ini akan menyerap pasar (konsumen) yang lebih besar dikarenakan berpindahnya konsumen pada penawaran harga yang lebih rendah, sementara pesaingnya akan kehilangan konsumen. Pada jangka yang lebih panjang, pelaku predatory pricing akan dapat bertindak sebagai monopolis.[6]

Praktek yang pernah terjadi adalah pasar retail modern berusaha menurunkan harga untuk komoditi tertentu yang dicari konsumen di bawah biaya marginal yang juga jauh di bawah harga pasar tradisional, meskipun mereka menaikkan harga untuk komoditi lainnya di atas harga pasar tradisional sebagai konsekuensi dari subsidi silang.[7] Sayangnya, konsumen tidak jeli melihat hal ini sehingga merasa ada satu barang yang murah, maka yang lainnya juga dianggap murah.

Persaingan usaha yang ketat antara sesama pasar retail modern semakin menguntungkan konsumen karena mereka dimanjakan dengan berbagai fasilitas kenyamanan berbelanja dan harga barang belanjaan yang lebih murah. Persaingan ini tidak hanya terdapat di kota-kota besar yang menyajikan berbagai macam pasar retail modern mulai dari minimarket, supermarket, hypermarket, hingga mall, tetapi juga terdapat di kota-kota kecil dan pedesaan. Contoh yang paling nyata adalah persaingan ketat antara Alfamart dan Indomaret yang menyajikan berbagai promo dalam bentuk hadiah, potongan harga, parkir gratis dan berbagai terobosan lainnya untuk menarik hati konsumen. Jika sudah demikian, maka pasar tradisional akan semakin ditinggalkan karena konsumen lebih tertarik dengan ‘ide-ide kreatif’ yang ditawarkan oleh pasar retail modern demi untuk memanjakan konsumennya.

Strategi Pasar Tradisional Agar Tetap Eksis di Tengah Persaingan Usaha Pasar Retail Modern

Persaingan usaha antara pasar retail modern semakin ketat dan memanjakan konsumen, juga berimbas pada berpindahnya sebagian konsumen dari pasar tradisional ke pasar modern. Meskipun dengan kondisi yang tidak menguntungkan, tetap ditemukan adanya pasar tradisional yang mampu bertahan karena dikelola dengan baik dan memperhatikan seluruh aspek, seperti kebersihan, kenyamanan dan keamanan dalam berbelanja. Kelebihan pasar tradisional yang tidak dimiliki oleh pasar retail modern juga menjadi penyebab eksistensi pasar tradisional tetap terjaga. Kelebihan itu di antaranya adalah jual beli dengan tawar-menawar harga, serta suasana yang memungkinkan penjual dan pembeli menjalin kedekatan.

Contoh dari pasar tradisional yang mampu bertahan meskipun dikelilingi oleh sedikitnya lima pasar retail modern yang besar, ditemukan di kawasan perumahan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang. Sejak dibuka pada Juli 2004, pasar tradisional tersebut hingga kini tetap ramai dikunjungi para pelanggan setianya. Pasar tradisional lainnya yang masih mampu eksis di tengah gempuran pasar retail modern tentunya masih dapat dijumpai di berbagai daerah di Indonesia.

Kasus konsumen berbelanja di pasar retail modern perlu mendapat perhatian lebih. Jika konsumen berbelanja kebutuhan pokok untuk sehari-hari, khususnya sembako, di pasar retail modern, maka bisa dikatakan bahwa perilaku konsumen telah berubah. Namun pada kenyataannya, konsumen yang berbelanja di pasar retail modern secara umum hanya berbelanja untuk kebutuhan pelengkap saja, seperti alat tulis, perlengkapan mandi, perlengkapan kecantikan, makanan dan minuman instan, dan lain sebagainya yang bukan merupakan kebutuhan pokok harian. Artinya, masih ada kepercayaan konsumen untuk menjadikan pasar tradisional sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan pokok konsumen sehari-hari.

Pasar tradisional dapat bertahan dengan mengikuti tuntutan dari konsumen, yaitu meningkatkan manajemen, meningkatkan kebersihan, kenyamanan dan memberikan jaminan keamanan dalam berbelanja. Selain itu, kelebihan yang dimiliki pasar tradisional juga perlu dimaksimalkan, sehingga meskipun sebagai strategi yang klasik, tetapi tetap menarik. Saatnya pasar tradisional berani memainkan strategi klasiknya sebagai modal utama untuk bertahan dalam persaingan usaha perdagangan dengan pasar retail modern.

Beberapa strategi klasik pasar tradisional yang jika diterapkan dengan baik akan mampu mengikat konsumen, sehingga mampu bertahan dalam persaingan usaha dengan pasar modern, di antaranya adalah sebagai berikut :

1.    Adanya tawar-menawar harga

Tawar-menawar harga tentu tidak dijumpai dalam pasar retail modern yang memberikan bandrol harga pas bagi setiap item dagangannya, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menawar atau menurunkan harga. Adapun pasar tradisional memberikan kesempatan kepada pedagang dan konsumen untuk mengajukan penawaran harga yang dinilai paling baik. Harga bukanlah harga mati yang tidak bisa berkurang sedikitpun, tetapi merupakan hasil dari proses tawar-menawar yang kemudian melahirkan kesepakatan bersama. Kesepakatan harga bisa menjadi win-win solution bagi pihak pedagang maupun pihak konsumen, sehingga kedua pihak akan merasa puas dalam bertransaksi.

Proses tawar-menawar adalah juga sebuah modus awal menuju komunikasi yang lebih interpersonal, sebuah penjajagan, membuka jaringan, membangun saling kepercayaan, di samping untuk memperoleh kepastian harga. Di antara pihak-pihak yang bertransaksi, terdapat pengalaman bahwa suatu pertukaran yang dilakukan sangat besar kemungkinannya tidak dilakukan sekali, artinya terdapat keberlanjutan, sehingga ada harapan di masa-masa berikutnya dapat berlangsung dengan tingkat kepuasan yang pernah didapatnya. Ketika jual beli itu berlangsung berulang kali, maka proses pertukaran yang berlangsung lebih manusiawi, menjadikan pertukaran lebih bermakna karena adanya humanisme. Hubungan ekonomi yang merupakan hubungan langganan memiliki nilai-nilai dan norma-norma dalam bertindak.[8]

2.    Fleksibilitas sistem pembayaran

Sistem pembayaran pada pasar tradisional memungkinkan adanya pembayaran yang bersifat fleksibel. Apalagi jika pedagang dan konsumen sudah saling mengenal secara baik, maka pembayaran yang fleksibel sangat mungkin diupayakan. Sistem pembayaran secara utang atau diangsur misalnya, merupakan salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya mempertahankan pelanggannya. Konsumen diberikan kesempatan untuk bayar mundur, yaitu para konsumen ketika berbelanja mengambil barang-barang terlebih dahulu kemudian pembayarannya pada saat akan mengambil barang dagangan lagi.

3.    Perlakuan khusus kepada pelanggan setia

Pedagang pasar tradisional tentu hafal dengan para konsumen yang menjadi langganan setianya. Biasanya para konsumen yang menjadi pelanggan setia berasal dari konsumen pedagang warung (bakul) yang berbelanja dalam jumlah banyak setiap harinya karena akan dijual kembali di warungnya. Oleh karena itu, pedagang pasar tradisional akan memberikan perlakuan khusus bagi pelanggan setianya seperti harga yang murah, dipermudah dalam bertransaksi seperti diperbolehkan berhutang lebih dahulu, memberi hadiah pada saat menjelang hari raya, dan sebagainya.

4.    Strategi diskriminasi harga

Strategi ini bukanlah strategi diskriminasi harga yang dilarang dalam persaingan usaha perdagangan. Diskriminasi harga yang dilarang adalah  diskriminasi yang mengakibatkan konsumen yang satu harus membayar harga yang tidak sama dengan harga yang harus dibayar pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama. Produsen menetapkan harga yang mungkin menghasilkan laba yang jauh lebih tinggi dari apa yang dihasilkan jika produsen hanya menetapkan satu harga untuk semua konsumen. Strategi penetapan harga yang berbeda ini dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan pelaku usaha.[9]

Diskriminasi harga yang dimaksud di sini adalah membedakan harga untuk konsumen rumah tangga (harga eceran) dan konsumen pedagang warung (harga grosiran). Tingkat harga merupakan faktor penting yang sangat mempengaruhi keputusan konsumen untuk berbelanja. Dengan adanya pembedaan ini, maka konsumen pedagang warung akan berbelanja di pasar tradisional, sedangkan konsumen rumah tangga juga tetap memilih pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tingkat harga di pasar tradisional lebih murah daripada di pasar retail modern.

5.    Adanya kedekatan antara pedagang dan konsumen

Pedagang di pasar tradisional pada umumnya telah memiliki pelanggan tetap yang setia. Antara pedagang dan pelanggan setia telah saling mengenal dan mempunyai rasa kepercayaan yang tinggi. Hal ini terlihat ketika proses transaksi, ada percakapan-percakapan dengan topik di luar transaksi, bahkan bercanda ria. Kebiasaan semacam itu merupakan hal unik yang tidak ditemui di pasar retail modern.

Peningkatan tarif hidup masyarakat membutuhkan ketersediaan berbagai macam barang yang lengkap dari kebutuhan primer, sekunder hingga tersier. Masyarakat juga membutuhkan fasilitas pendukung dalam berbelanja sehingga mereka merasakan kenyamanan, kebebasan, keamanan, harga murah dan kualitas yang baik. Dalam banyak kasus, kenyamanan berbelanja menjadi alasan utama konsumen untuk beralih dari pasar tradisional menuju pasar retail modern. Oleh karena itu, perlu ada strategi yang serius untuk menata pasar sehingga pasar tradisional semakin terasa nyaman bagi konsumen.

---

[1] Dikutip dari Majalah SMERU, edisi No. 22: Apr-Jun/2007.

[2] Ibid.

[3] M. Fuad, dkk., 2000, Pengantar Bisnis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 15.

[4] Subroto dan Daru Wahyuni, 2004, Pengetahuan Sosial Ekonomi, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 2.

[5] Pratama Rahardja, 2010, Teori Mikroekonomi, LP-FEUI, Jakarta, hal. 19.

[6] Ayudha D. Prayoga, dkk. (Ed.), 2000, Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia, Proyek ELIPS, Jakarta, hal. 100.

[7] Salah satu contoh yang pernah dialami penulis adalah adanya harga minyak untuk semua merek di bawah harga marginal pada sebuah pasar retail modern yang membuka banyak cabang melalui bentuk waralaba, sementara harga pampers (popok bayi) berada jauh di atas harga pasar, baik pasar tradisional maupun pasar retail modern lain yang menjadi pesaingnya.

[8] Laksono S., 2009, Runtuhnya Modal Sosial, Pasar Tradisional, Citra, Malang, hal. 123.

[9] Rachmadi Usman, 2004, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, hal. 48 – 49.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK SYARIAH DI INDONESIA

Bank merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara yang memiliki peran penting mengawal laju gerak usaha atau bisnis perekonomian. Pentingnya bank dalam sektor bisnis dan perekonomian terwujud dalam bentuk pilihan masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, untuk menjadikan bank sebagai tempat penyimpanan dana, bertransaksi maupun permodalan. 

Bank dengan fungsinya yang antara lain sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lock of funds), serta melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat. Dengan kondisi yang demikian, maka bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga atau oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.[1]

Banyaknya bank di Indonesia baik dalam sistem konvensional maupun syariah tidak menjamin semuanya menjalankan usaha perbankan secara sehat. Adanya kemungkinan lahirnya masalah yang merugikan nasabah merupakan keniscayaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Apalagi jika melihat posisi nasabah sebagai pihak yang cenderung lemah dibandingkan pihak bank. 

Kenyataan di lapangan, terjadi banyak pelaku usaha/pihak perbankan memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumennya (nasabah) tanpa harus mendapatkan sanksi hukum. Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usaha, yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.[2]

Lemahnya posisi nasabah selaku konsumen disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman hukum yang dimiliki oleh mereka, perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman, dan peraturan-peraturan yang ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak nasabah. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi nasabah dalam dunia perbankan sebagai bagian dari penegakan hukum. Shidarta menyatakan bahwa salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalam memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.[3]

 

Perlindungan hukum diperlukan tidak hanya bagi nasabah bank konvensional, tetapi bagi setiap lembaga keuangan, termasuk bagi nasabah bank syariah. Apalagi perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang belum lama berlangsung di Indonesia, sehingga sangat mungkin melahirkan berbagai bentuk permasalahan dalam praktek yang kemudian merugikan pihak nasabah selaku konsumen utama bank syariah.

Lembaga perbankan syariah sama seperti lembaga perbankan konvensional, sangat bergatung terhadap kepercayaan dari masyarakat. Tanpa ada kepercayaan masyarakat, bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank, perlu adanya perlindungan hukum yang disediakan bagi kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Perlindungan hukum inilah yang akan melindungi nasabah dari kemungkinan terjadinya kerugian, sekaligus membantu bank itu sendiri agar tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat.

A.  Pengertian Bank Syariah dan Nasabah

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

 Pengertian bank sebagaimana dirumuskan dalam Black’s Law Dictionary adalah An institution, usually incopated, whose business to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes.

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

 Ruddy Tri Santoso memberikan sebuah definisi bahwa bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (financial intermediary) antara debitur dan kreditur dana.[4] Sementara R. Tjipto Adinugroho memberikan definisi bank sebagai lembaga atau badan yang mempunyai pekerjaan memberikan kredit, menerima kredit berupa simpanan (deposito) disamping mengenai kiriman uang dan sebagainya.[5]

 Pengertian bank berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan hajat hidup orang banyak.

Perbankan di Indonesia menurut jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan prinsip operasionalnya menggunakan prinsip konvensional dan prinsip syariah.

Bank syariah, atau ada pula yang menyebut dengan istilah bank Islam, merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Menurut Sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.[6] Bank syariah mendapatkan legitimasi dalam bentuk yang konkrit dan kuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.[7]

Pihak yang paling berpengaruh bagi perkembangan bank syariah adalah nasabah. Nasabah bank syariah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah. Nasabah bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut[8] :

1. Nasabah penyimpan, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah investor, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan.
3. Nasabah penerima fasilitas, yaitu nasabah yang menerima fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.

Ditinjau dari praktek perbankan, dikenal tiga macam nasabah, yaitu sebagau berikut:

1. Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya.
2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit kepemilikan rumah dan sebagainya.
3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (walk in customer), misalnya transaksi antara importir selaku pembeli dengan eksportir menggunakan fasilitas letter of credit.

B.  Perlindungan Hukum

Posisi nasabah sangatlah lemah bila dibandingkan dengan posisi bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Setidaknya ada dua hubungan hukum antara bank dengan nasabah yang dinilai “tidak adil”. Pertama, ketika bank bertindak sebagai kreditur, nasabah memberikan perlindungan hukum dalam bentuk penyerahan dokumen atau agunan (seperti sertifikat tanah atau SK PNS), guna menjamin pelunasan hutang nasabah. Hal semacam ini tentu menguntungkan pihak bank. Kedua, nasabah sama sekali tidak menguasai dokumen atau agunan dari bank guna menjamin hutang bank kepada nasabah dalam bentuk giro, deposito, tabungan atau bentuk lainnya. Nasabah hanya berpekal “kepercayaan” saja kepada bank. Ini juga tentunya menguntungkan bank.

Praktek perbankan juga menempatkan konsumen dalam posisi yang semakin lemah. Bank dilindungi dengan perjanjian standar perbankan dalam bentuk berbagai klausula sepihak yang dibuat oleh pihak bank. Nasabah dipaksa tunduk terhadap segala petunjuk dan peraturan bank, baik yang sudah berlaku maupun yang akan diberlakukan kemudian tanpa mempersoalkan setuju tidaknya nasabah terhadap ketentuan-ketentuan yang ada.

Keadaan yang demikian menuntut adanya perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah. Hukum seharusnya memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena pada prinsipnya setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam perwujudannya, negara wajib memberikan perlindungan hukum secara nyata kepada setiap warga negaranya tanpa terkecuali yang pelaksanaannya dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum tidak memiliki pengertian yang secara khusus diatur di dalam perundang-undangan. Namun, secara umum pengertian perlindungan hukum dapat dijumpai dari pernyataan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hal dan kepentingan pribadi setiap pihak berdasarkan hukum yang berlaku.[9]

Menurut Sulistyandari, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah sebagai hal yang berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan, yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya tersebut.[10]

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepasian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.[11]

Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Suparto Wijoyo, perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan atas dua macam, yaitu sebagai berikut[12]:

1.   Perlindungan hukum yang preventif

Perlindungan hukum yang preventif kepada rakyat yaitu dilakukan melalui upaya peran serta (inspraak) ataupun dengar pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

2.   Perlindungan hukum yang represif 

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif dilakukan antara lain melalui peradilan umum dan peradilan administrasi negara.

C.  Perlindungan Hukum dari Tidak Sehatnya Bank

Undang-Undang Pebankan yang berlaku di Indonesia tidak memberikan regulasi yang tegas mengenai perlindungan hukum nasabah atas kegagalan bank (bank failure) atau atas praktik-praktik perbankan yang tidak sehat. Padahal kedua masalah tersebut akan membuat resah nasabah. Perlindungan hukum yang diamanahkan Undang-Undang Perbankan tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kelangsungan bank dalam sistem perbankan nasional.

Suatu bank dikatakan bermasalah apabila bank mengalami suatu kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Kesulitan tersebut dapat berupa kondisi usaha bank yang semakin memburuk dengan ditandainya menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan lain sebagainya, hal tersebut karena kurangnya pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Bank yang termasuk dalam kategori “bermasalah” dapat digolongkan menjadi dua, yaitu[13]:

1.    Bank yang bermasalah secara struktural, yaitu bank yang mengalami kondisi yang sangat parah dan setiap saat dapat terancam keberlangsungannya. Karakteristik bank yang masuk ke dalam kategori ini antara lain kualitas aktiva produktif tidak sehat, mengalami rugi cukup besar serta likuidasi yang buruk. Keadaan yang seperti ini biasanya disebabkan pemilik banyak ikut campur tangan dalam pengelolaan manajemen yang dapat dilihat dari besarnya kredit yang diberikan kepada grup atau kelompok pemilik.

2.    Bank yang bermasalah secara non-struktural, yang masuk ke dalam kategori ini biasanya dengan karakteristik pemilik tidak begitu banyak ikut campur dalam pengelolaan manajemen dan menyadari kesalahannya. Dan walaupun bank dalam kondisi rentabilitas cenderung memburuk, namum modal bank masih mencukupi penyediaan modal minimum. Kategori bank seperti ini memiliki tingkat kesehatan yang kurang atau tidak sehat.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu merupakan suatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal memang telah ada political will dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.[14]

Banyak cara upaya dan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh bank yang bersangkutan untuk nasabah sebagai penyimpan dana yakni Perlindungan secara langsung dan Perlindungan secara tidak langsung. Perbedaan upaya sangat mempengaruhi upaya dan tindakan pencegahan di atas. Perbedaannya, jika upaya perlindungan secara langsung, hak preferen milik nasabah penyimpan dana dan lembaga asuransi deposito. Sedangkan upaya perlindungan secara tidak langsung adalah prinsip kehati-hatian (Prudential Principle), Batas Maximum Pemberian Kredit (BMPK), kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, merger, konsolidasi, dan akusisi bank.[15]

Prinsip kehati-hatian (prudential principle) mengandung pengertian bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya menggunakan prinsip yang mengharuskan pihak bank selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya. Artinya, bank harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.[16] Jika bank menerapkan prinsip ini, maka kemungkinan timbulnya kesalahan dan kegagalan bank dapat dihindari sedini mungkin.

Batas maksimum pemberian kredit juga merupakan cara tidak langsung untuk melindungi kepentingan nasabah dan bank. Batas maksimum ini ditujukan untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan bank, sehingga bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan atau fasilitas lain sedemikian rupa agar tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.[17]

Batas maksimum pemberian kredit tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh pereratus) dari modal bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Bank Indonesia juga dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 30%. Bank Indonesia telah menetapkan batas maksimum pemberian kredit kepada peminjam atau kelompok peminjam yang merupakan pihak terkait[18] dengan bank adalah sebesar 10%, sedangkan untuk pihak yang tidak terkait sebesar 20%.

Perlindungan hukum lainnya kepada nasabah adalah adanya kewajiban bank untuk menyampaikan dan mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan 35 UU Perbankan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi kepada nasabah, terutama nasabah penyimpan mengenai tingkat kesehatan bank dan hal-hal lainnya berkaitan dengan bank tersebut.

Pendapat lain berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, menurut Marulak Mardede sebagaimana dikutip oleh Hermansyah, mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam sistem perbankan Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu[19]:

1.    Perlindungan secara implisit (implicit deposit protection), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui :

a.    Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan;

b. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan[20] dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia;

c.  Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya;

d.   Memelihara tingkat kesehatan bank;

e.    Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah;

f.     Menyediakan informasi risiko pada nasabah.

2. Perlindungan secara eksplisit (explicit deposit protection), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

Pembentukan lembaga penjamin simpanan nasabah diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Jaminan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana di perbankan syariah adalah mutlak diperlukan. Untuk memberikan perlindungan di kemudian hari bagi kepentingan nasabah penyimpan dari bank-bank syariah yang mengalami kegagalan, maka setiap bank, termasuk bank syariah, wajib menjaminkan kepentingan (dana) para nasabahnya dalam lembaga penjamin. Kewajiban ini memberikan suatu jaminan bagi nasabah penyimpan bahwa apabila bank di mana ia menyimpan dananya mengalami kegagalan, maka dana yang disimpan di bank dapat diterimanya kembali.

Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor  24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan bahwa tujuan pembentukan LPS adalah untuk menjamin simpanan dana nasabah pada suatu bank. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, LPS dibebani tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan. LPS juga mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, melaksanakan penyelesaian bank gagal yang berdampak sistemik dan tidak berdampak sistemik.

Fungsi dan tugas LPS telah diamanatkan oleh undang-undang. Namun selain yang diamanatkan undang-undang, LPS juga mempunyai beberapa wewenang, antara lain :

1.        Menetapkan serta memungut premi penjaminan, kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.

2.        Mengelola kekayaan dan kewajiban LPS.

3.        Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank.

4.        Melakukan rekonsiliasi, verifikasi serta konfirmasi atas data bank.

5.        Menetapkan syarat, tata cara serta ketentuan pembayaran klaim pada nasabah.

6.        Melakukan penyuluhan pada bank dan masyarakat tentang LPS.

7.        Menjatuhkan sanksi administrasi.

D.  Perlindungan Hukum dari Penyimpangan Praktik Syariah

Industri perbankan syari’ah sejatinya dijalankan berdasarkan  prinsip dan sistem syari’ah. Bagi nasabah, niat mereka dalam memilih bank syariah sebagai tempat menyimpan dana didasarkan adanya penilaian terhadap bank syariah yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama, sehingga dapat memberikan jaminan dunia akhirat bagi nasabah. Namun demikian, dalam prakteknya dimungkinkan adanya kesalahan penerapan prinsip syariah, sehingga bank syariah berjalan justru tidak sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah.

Perbankan syariah sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat syar’i. Tuntutan target, tingkat keuntungan yang lebih baik, serta penilaian kinerja akan dapat mendorong bank syariah melanggar ketentuan syariah. Hal ini akan semakin rentan terjadi pada bank syariah dengan tingkat pengawasan syariah yang rendah. Oleh karenanya, tidak heran, jika masih banyak ditemukannya pelanggaran aspek syariah yang dilakukan oleh perbankan syariah, khususnya perbankan yang konversi ke syariah atau membuka unit usaha syariah.

Berdasarkan riset DPNP-BI (2000) ada kecenderungan kekecewaan pengguna jasa perbankan syariah karena masih ada praktik-praktik yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip syariah, sehingga berakibat loyalitas dan kontinuitas penggunaan jasa bank tersebut tidak dapat dipertahankan lama. Penyimpangan prinsip syariah dapat terjadi dalam berbagai derajat, misalnya hanya yang sekedar melakukan benchmarking tingkat bagi hasil atau marjin jual beli dengan tingkat bunga bank konvensional yang berlaku hingga penempatan dana menganggur pada bank-bank konvensional dengan motif memperoleh pendapatan bunga.[21] Jika hal semacam ini terjadi, tentu nasabah bank syariah akan merasakan dirugikan karena keinginan mereka untuk bertransaksi sesuai prinsip dan kaidah syariah dicederai oleh pihak bank.

Kesesuaian operasi dan praktek bank syariah dengan ketentuan syariah  merupakan piranti mendasar dalam perbankan syariah. Untuk melindungi ketaatan bank syariah terhadap prinsip dan kaidah syariah, maka semua perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah wajib memiliki institusi internal yang independen, yang secara khusus bertugas memastikan bank tersebut berjalan sesuai syariah Islam. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan   dalam UU Perbankan No 10/1998 yang menyebutkan bahwa bank syari’ah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS inilah yang akan memberikan perlindungan hukum bagi nasabah dengan menjamin kepastian bank syariah berjalan sesuai prinsip dan kaidah syariah Islam.

Peranan Dewan Pengawas Syari’ah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. Menurut Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.Kep-98/MUI/III/ 2001 bahwa DSN memberikan tugas kepada DPS untuk :

1.    Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah;

2.    Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN;

3.    Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran;

4.    Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

---

[1] Muhammad Djumhana, 2006, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 337.

[2] Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, hal. 28.

[3] Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, hal. 16.

[4] Ruddy Tri Santoso, 1996, Mengenal Dunia Perbankan, Andi Offset, Yogyakarta, hal. 3.

[5] R. Tjipto Adinugroho, 1985, Perbankan Masalah Permodalan Dana Potensial, Padya Paramita, Jakarta, hal. 5.

[6] Sudarsono, 2004, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, Ekonisia, Yogyakarta, hal. 55.

[7] Majelis Ulama Indonesia.

[8] Berdasarkan Pasal 1 angka 17 – 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah.

[9] Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hal. 94.

[10] Sulistyandari, 2012, Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Perngawasan Perbankan di Indonesia, Laros, Sidoarjo, hal. 283.

[11] http://www.statushukum.com/perlindungan-hukum.html, diakses tanggal 10 Oktober 2014.

[12] Suparto Wijoyo, 1997, Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 41.

[13] Rachmadi Usman, 2001,  Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 143

[14] Hermansyah, 2013, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, hal. 144 – 145.

[15] Ibid., hal. 146.

[16] Ibid., hal. 147.

[17] Ibid., hal. 150.

[18] Pihak terkait dengan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) UU Perbankan, meliputi : (a) pemegang saham 10% atau lebih, (b) anggota Dewan Komisaris, (c) anggota Direksi, (d) keluarga dari no a, b, c, (e) pejabat bank lainnya, dan (f) perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a-e.

[19] Ibid., hal. 145 - 146.

[20] Pengawasan perbankan dan lembaga keuangan lainnya sekarang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

[21] http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/tantangan-perbankan-syariah-di-indonesia.html, diakses tanggal 11 Oktober 2014.